RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) mengaku diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk bertemu. Namun undangan itu ditolak.
Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, undangan dari Jokowi disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), Rabu (16/10/2019) kemarin. Saat itu, kebetulan HNW selaku wakil ketua MPR sedang berada di Istana bersama para pimpinan MPR lain untuk berkonsultasi seputar pelantikan Jokowi-Ma'ruf.
"Beliau (HNW) diajak bicara empat mata oleh Pak Pratikno selepas pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para pimpinan MPR di Istana kemari siang," ujar Sohibul kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2019). "Pak Pratikno menyampaikan, 'Pak Hidayat tinggal PKS yang belum bertemu dengan Pak Jokowi, karena itu jika memungkinkan Presiden PKS bisa dijadwalkan bertemu Pak Jokowi nanti sore'," lanjut dia.
HNW, lanjut Sohibul, kemudian menerangkan kepada Pratikno bahwa PKS sudah memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintahan. "Pak Hidayat menjawab, 'terima kasih Pak Pratikno, tapi seperti disampaikan oleh Pak Sohibul Iman, kami ingin menjaga ruh demokrasi Indonesia dengan cara menjadi penyeimbang atau oposisi'," ujar Sohibul.
"Kalau semua (partai politik) ikut pemerintah, nanti apa kata dunia tentang demokrasi Indonesia," lanjut dia.
Sohibul menyadari bahwa silaturahim itu juga mutlak perlu sekalipun berbeda posisi politik. Namun PKS hanya bersedia bertemu setelah pembentukan kabinet. Dengan begitu, tidak akan muncul spekulasi liar di publik bahwa PKS juga mengincar kursi menteri.
"Bahkan, bisa saja kabinet diumumkan pagi misalnya, maka siang atau sorenya kami siap bertemu jika Presiden Jokowi berkenan. Atau kapan saja yang penting setelah kabibet diumumkan," kata Sohibul.
Sebelumnya, tiga ketua umum partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pilpres 2019 lalu sudah bertemu Jokowi di Istana. Ketiganya, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.**